Bualkan.com,- Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, yang tersohor dengan julukan 'Negeri Hamparan Kelapa Dunia' tengah dirundung pilu. Harga kelapa di tingkat petani dilaporkan terjun bebas hingga menyentuh angka Rp 3.200 per kilogram pada Mei 2026.
Anjloknya harga ini membuat ribuan petani menjerit. Ikatan Petani Kelapa Rakyat (IPKR) menilai kondisi ini sudah sangat memprihatinkan karena tidak lagi sebanding dengan biaya perawatan kebun dan kebutuhan hidup sehari-hari.
"Harga di kisaran Rp 3.200-an per kg ini sangat memberatkan. Petani kita menjerit dan sangat khawatir dengan masa depan perkebunan mereka," ujar Ketua Umum IPKR, Handy Cahyadi, dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).
Loading...
Persoalan tidak berhenti di harga. Handy menyoroti kendala teknis di lapangan, yakni antrean panjang penjualan kelapa di PT Sambu Guntung. Akibat proses yang lamban, banyak kelapa petani yang membusuk karena terlalu lama menunggu giliran.
?Kondisi tersebut otomatis menurunkan kualitas buah hingga masuk kategori PMK, yang harganya jatuh jauh di bawah standar normal.
"Jangan sampai ada monopoli harga yang merugikan. Petani adalah tulang punggung industri di Inhil. Kalau kualitas turun karena antrean lama, petani yang menanggung ruginya," tegas Handy.
?IPKR memperingatkan pemerintah bahwa rendahnya harga kelapa menjadi ancaman serius bagi eksistensi komoditas kelapa di Inhil. Saat ini, ribuan hektare lahan kelapa dilaporkan telah beralih fungsi menjadi kebun sawit.
"Jika kondisi ini terus dibiarkan, identitas Inhil sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia bisa hilang. Petani beralih ke sawit karena dianggap lebih menyejahterakan," tuturnya.
Sementara itu, Sekjen IPKR Ali Akbar Almukti mendesak pemerintah untuk segera menetapkan standarisasi harga kelapa, serupa dengan komoditas sawit. Ia juga meminta keran ekspor dibuka selebar-lebarnya agar tercipta persaingan pasar yang sehat.
"Sawit punya standar harga, kenapa kelapa tidak? Petani butuh kepastian," kata Ali Akbar.
Di sisi lain, IPKR mengapresiasi langkah Bupati Inhil yang telah bergerak menemui Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk mencari solusi. Namun, mereka menegaskan butuh langkah konkret dan cepat di lapangan.
"Hilirisasi juga harus dipercepat. Jangan hanya jual bahan mentah. Kita butuh sinergi antara pemerintah dan perusahaan agar harga kembali naik demi stabilitas ekonomi masyarakat Inhil," pungkasnya.