Latest Posts

Warga Kotabaru Keluhkan Infrastruktur Jalan dan Bangunan Pasar kepada Muammar

Sun, 26 Apr 2026 11:57:15 +0700

Indragiri Hilir,- Masyarakat Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, mengeluhkan infrastruktur jalan dan bangunan pasar tradisional yang sudah tidak layak dan rusak parah kepada Muammar Ar.
Keluhan tersebut terucap saat anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Muammar Ar melaksanakan Reses I masa persidangan V tahun 2026, Sabtu (25/4), di Kotabaru Seberida.

Reses tersebut dihadiri Kepala Desa Kotabaru Seberida Muslim Ridar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan masyarakat desa Kotabaru Seberida.

Kepala Desa Kotabaru Seberida, Muslim Ridar mengatakan fasilitas jalan dan pasar desa sudah tidak layak lagi digunakan.

"Banyak ruas ruas jalan kita yang sebenarnya tidak layak lagi untuk dilalui berlubang dan berlumpur, apalagi pasar desa yang sudah kumuh, semrawut, bagaimana jual beli masyarakat dan ekonomi mau meningkat kalau seperti ini, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun," papar Ridar.

Masyarakat berharap kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan keluhan insfrastruktur jalan dan pasar tradisional di Kotabaru Seberida.

"Kami berharap kepada pemerintah agar segera membangun jalan dan pasar tradisional yang ada di desa kami, agar peningkatan ekonomi desa meningkat dan maju," harapnya.
Sementara itu, Muammar Ar dengan seksama mendengarkan keluhan masyarakat dan membenarkan apa yang menjadi dasar permasalahan di desa Kotabaru Seberida.

"Sudah kami dengar keluhan masyarakat, dan itu benar-benar permasalahan yang terjadi disini jalan rusak pasar desa yang kumuh dan tak pernah dibangun bertahun-tahun. Hasil reses ini akan saya sampaikan ke Bupati selaku pemangku kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir," jelas Muammar.

la berharap kepada Bupati Indragiri Hilir untuk dapat memperhatikan infrastruktur ibu kecamatan se Kabupaten Indragiri Hilir.

"Karena sudah merata setiap kecamatan itu jalannya menjadi lumpur, dan rusak parah. Jangan pembangunan jalan hanya terfokus pada ibukota Kabupaten seperti tembilahan saja, itu menyebabkan ketimpangan pembangunan dan sosial," pungkasnya.

‎Pembukaan Konfercab GMNI Indragiri Hilir ke-V Resmi Digelar, Dorong Lahirnya Kepemimpinan Militan ‎

Thu, 23 Apr 2026 13:22:38 +0700

‎Tembilahan — Kegiatan Pembukaan Konferensi Cabang (Konfercab) ke-V Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Indragiri Hilir (Inhil) telah sukses dilaksanakan di Aula Hotel Harmona Inn, Tembilahan. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis di Kabupaten Inhil, serta perwakilan organisasi mahasiswa baik dari internal maupun eksternal kampus termasuk kehadiran khusus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI, Sujahri Somar. Rabu (22/4/2026)

‎

‎Pembukaan Konfercab secara resmi dilakukan oleh Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar. Dalam sambutannya, ia menyoroti dinamika geopolitik yang hingga kini masih diwarnai konflik berkepanjangan dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dunia.

‎

‎Menurut Sujahri Somar, kondisi global yang tidak stabil menuntut organisasi mahasiswa, khususnya GMNI, untuk mampu melahirkan kader-kader pemimpin yang militan, tangguh, dan memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat. Ia menegaskan bahwa tantangan zaman saat ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga berkaitan erat dengan arus besar perubahan global yang membutuhkan respons kepemimpinan yang progresif dan ideologis.

‎

‎“GMNI harus hadir sebagai kekuatan intelektual sekaligus gerakan rakyat yang mampu menjawab tantangan zaman. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara konseptual, tetapi juga militan dalam perjuangan,” tegas Sujahri Somar dalam sambutannya.

‎

‎Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Inhil, Rio Febriansyah, menyampaikan sikap politik organisasi secara tegas dan tanpa kompromi. Ia menegaskan bahwa kedekatan dan keharmonisan GMNI Inhil dengan pemerintah daerah maupun aparat tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk kompromi terhadap garis perjuangan organisasi.

‎

‎Rio Febriansyah menekankan bahwa GMNI bukanlah alat kekuasaan, melainkan organisasi perjuangan yang berdiri di atas kepentingan rakyat kecil. “Kami tegaskan, GMNI Inhil tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan. Hubungan baik dengan pemerintah adalah bagian dari etika komunikasi, tetapi dalam hal perjuangan, kami tetap tegak lurus bersama marhaen,” tegas Rio dengan lantang.

‎

‎Ia juga menambahkan bahwa GMNI Inhil akan terus menjadi kekuatan kritis, menjaga jarak yang sehat dari kekuasaan, serta memastikan setiap kebijakan yang lahir tetap berpihak kepada rakyat. Baginya, keberpihakan kepada marhaen adalah prinsip yang tidak bisa ditawar dalam situasi apapun.

‎

‎Konfercab GMNI Inhil ke-V ini diharapkan menjadi momentum penting dalam konsolidasi organisasi sekaligus melahirkan kepemimpinan baru yang mampu mengakselerasi gerakan GMNI ke arah yang lebih progresif, berpihak pada marhaen, serta adaptif terhadap dinamika zaman.

Tokoh Pers Nasional Zulmansyah Sekedang Wafat, PWI Kehilangan Figur Strategis

Sat, 18 Apr 2026 11:36:24 +0700

Bualkan.com,– Dunia pers Indonesia berduka. Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang, meninggal dunia pada Sabtu (18/4/2026) pukul 00.05 WIB di RS Budi Kemuliaan akibat serangan jantung. Almarhum wafat pada usia 53 tahun.

Kabar wafatnya almarhum menyebar cepat di kalangan wartawan dan memicu gelombang duka, khususnya di Riau. Tokoh pers Riau, Novrizon Burman, menyampaikan belasungkawa. “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Mohon maaf atas kesalahan almarhum, Al-Fatihah,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun, jenazah almarhum diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pekanbaru pada Sabtu pagi. Setibanya di Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II, jenazah akan langsung dibawa ke rumah duka di Perumahan Sakinah 2 Blok B No 7, Jalan Purwodadi, Sidomulyo Barat, Tuah Madani, Pekanbaru.

Setelah disemayamkan, almarhum akan dishalatkan di masjid sekitar kediaman, lalu dimakamkan di TPU Kartama.

Sekretaris PWI Riau, Doni Dwi Putra, mengajak insan pers untuk memberikan penghormatan terakhir. “Mari bersama-sama kita tunaikan fardu kifayah untuk almarhum,” ujarnya. Ia juga menyampaikan rekan-rekan wartawan dijadwalkan berkumpul di Kantor PWI untuk menjemput jenazah di bandara.

Kepergian Zulmansyah menjadi kehilangan besar karena ia merupakan figur penting dalam fase rekonsiliasi organisasi PWI. Dalam kepengurusan hasil penyatuan yang dipimpin Ketua Umum Akhmad Munir, ia dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal PWI Pusat periode 2025–2030. Kepengurusan ini dikenal sebagai “kabinet persatuan” yang diumumkan pada September 2025 sebagai upaya mengakhiri konflik internal dan memperkuat soliditas organisasi.

Penunjukan tersebut menjadi simbol penting rekonsiliasi, mengingat sebelumnya ia merupakan Ketua Umum PWI versi Kongres Luar Biasa 2024 di tengah dinamika organisasi.

Zulmansyah Sekedang lahir pada 2 Juli 1972 di Banda Aceh. Ia merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di Aceh sebelum melanjutkan studi di Universitas Riau, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Semasa mahasiswa, ia aktif di berbagai organisasi seperti Surat Kabar Kampus Bahana Mahasiswa, Mapala Sakai, serta Senat Mahasiswa. Ia juga aktif di organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru.

Dalam dunia profesional, Zulmansyah memiliki rekam jejak panjang di industri media. Ia pernah menjabat Direktur Utama Harian Sumut Pos, Komisaris Utama Posmetro Medan, Komisaris Rakyat Aceh, Komisaris Metro Siantar, hingga Komisaris Pekanbaru Pos. Ia juga pernah menjadi Direktur Utama dan Komisaris Riau Televisi (RTV).

Di bidang organisasi, kiprahnya juga luas, mulai dari Ketua LAPMI HMI Pekanbaru, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Jawa Pos Group, Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau, hingga Ketua Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Riau. Ia kemudian memimpin PWI Riau selama dua periode, 2017–2022 dan 2022–2027, sebelum dipercaya di tingkat nasional sebagai Sekretaris Jenderal PWI Pusat masa bakti 2023–2028.

Selain itu, almarhum juga dikenal sebagai tokoh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Riau. Ia tercatat pernah memimpin kepengurusan Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Riau. Dalam kepengurusan tersebut, Zulmansyah menjabat sebagai Ketua dengan Fitriady Syam sebagai Sekretaris.

Pelantikan pengurus HIPKA Riau saat itu dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal HIPKA Pusat Tengku A Rahman Alba, serta dihadiri sejumlah tokoh seperti Andi Faisal Jollong, Muntoha Ahmad, Plt Sekda Riau Ahmadsyah Harrofie, Yulisman, Mansyur, Muhammad Sahal, serta sejumlah tokoh dan pengusaha lainnya.

Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang tegas, organisatoris, dan vokal dalam menjaga marwah pers serta mendorong profesionalisme wartawan di tengah tantangan era digital dan maraknya hoaks.

Kepergian Zulmansyah Sekedang meninggalkan duka mendalam bagi dunia jurnalistik Indonesia. Sosoknya dikenang sebagai figur penting yang berperan dalam upaya menyatukan kembali PWI di tingkat nasional. Al-Fatihah. (Rls)

Siti Nurhaliza Penyanyi Malaysia Kecelakaan di Tol Mex

Sat, 18 Apr 2026 08:15:58 +0700

Bualkan.com,_ Dilansir dari beberapa Media Online, Penyanyi ternama asal Malaysia, Siti Nurhaliza, dilaporkan mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Tol MEX (Maju Expressway) pada Kamis, 16 April 2026, sesaat setelah menyelesaikan sebuah penampilan di kawasan Sepang, Malaysia.

Informasi mengenai insiden tersebut pertama kali disampaikan oleh pihak manajemen melalui unggahan di media sosial.

Manajer Siti, Rozi Abdul Razak yang dikenal sebagai Rozi Sangdewi, menjelaskan bahwa rombongan artis tersebut baru saja meninggalkan lokasi acara di RedQ AirAsia, Sepang, sebelum kecelakaan terjadi Melibatkan Beberapa Kendaraan di Jalan Tol

Dalam keterangannya, Rozi menyebutkan bahwa insiden di KM 14.2 Tol MEX itu melibatkan beberapa kendaraan sekaligus, termasuk mobil yang ditumpangi Siti Nurhaliza serta kendaraan milik tim manajemen.

Ia menjelaskan bahwa terdapat empat kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut.

Mobil yang membawa Siti berada dalam rombongan yang sama, sementara kendaraan manajer berada beberapa mobil di belakang sehingga tidak terdampak langsung benturan paling awal.

Peristiwa tersebut terjadi saat rombongan dalam perjalanan kembali setelah menyelesaikan kegiatan pertunjukan di Sepang.

Belum ada penjelasan rinci mengenai penyebab pasti kecelakaan, namun situasi di lokasi dilaporkan sempat menimbulkan kepanikan di antara rombongan.

Usai kejadian, Siti Nurhaliza segera mendapatkan penanganan medis dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa sang penyanyi mengalami luka memar serta pembengkakan pada bagian kaki akibat benturan.

Meski demikian, kondisi umumnya dipastikan tidak mengalami cedera serius.

Manajer Siti menegaskan bahwa artisnya dalam keadaan selamat dan telah mendapatkan perawatan yang diperlukan.

Pihak manajemen juga menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, dan semua pihak yang terlibat telah mendapatkan penanganan yang diperlukan.

Diskominfo Inhil Sambangi Balmon Pekanbaru Guna Perkuat Pengelolaan frekuensi radio serta layanan Telekomunikasi

Fri, 17 Apr 2026 21:35:23 +0700

INDRAGIRI HILIR,- Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Dhoan Dwi Anggra,.S.STP.MH bersama Sekretaris Dinas serta beberapa staf mengunjungi Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas 1 Pekanbaru, pada Kamis (17/04/2026).

Kunjungan tersebut dalam rangka upaya memperkuat koordinasi, pengawasan dan pengelolaan frekuensi radio serta layanan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

"Kunjungan ini selain bersilaturahmi juga merupakan upaya Dinas Kominfo Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperkuat koordinasi infrastruktur jaringan, memperkuat sinergi antara Kominfo dengan Balmon, memperkuat kerjasama dalam penanganan siaran ilegal serta mendapatkan sosialisasi penggunaan frekuensi radio dan alat telekomunikasi, yang aman," ungkap Kadis Kominfo PS Inhil.

Balmon bertindak sebagai garda terdepan Kemenkominfo (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital) dalam memantau penggunaan sinyal operator seluler, penyiaran, hingga penerbangan, sehingga kunjungan dinas ini penting untuk menjamin layanan publik berbasis telekomunikasi yang aman berjalan optimal.

Harga TBS sawit Riau naik lagi ke Rp4.116,83 per kg

Fri, 17 Apr 2026 15:29:06 +0700

Bualkan.com,- Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma.

Berdasarkan hasil kesepakatan, penetapan harga kelapa sawit periode 15-21 April 2026 telah menggunakan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra dan Keputusan Dirjenbun Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi mengatakan, berdasarkan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh tim untuk kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp41,42/kg atau mencapai 1,02% dari harga periode lalu.

“Sehingga harga pembelian TBS [tandan buah segar] petani untuk periode 1 minggu ke depan naik menjadi Rp4.116,83/kg dan berlaku untuk periode 1 minggu ke depan, dengan harga cangkang sebesar Rp16,94/kg," ujarnya Selasa (14/4/2026).

Kemudian, pada periode ini indeks K yang dipakai adalah 92,67% harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp88,10 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp493,50 dari minggu lalu,” katanya.

Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2024 pasal 16 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp16.237,50 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp16.128,00.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh tim untuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor naiknya harga CPO dan kernel,” ujarnya.

Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata Kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Provinsi Riau No. 12 Periode 15-21 April 2026

Umur 3 Th (Rp 3,183.43 );

Umur 4 Th (Rp 3,599.18 );

Umur 5 Th (Rp 3,811.57 );

Umur 6 Th (Rp 3,976.12 );

Umur 7 Th (Rp 4,062.94 );

Umur 8 Th (Rp 4,110.81 );

Umur 9 Th (Rp 4,116.83 );

Umur 10-20 Th (Rp 4,095.91 );

Umur 21 Th (Rp 4,033.11 );

Umur 22 Th (Rp 3,973.30 );

Umur 23 Th (Rp 3,909.00 );

Umur 24 Th (Rp 3,838.73 );

Umur 25 Th (Rp 3,759.47 );

Umur 26 Th (Rp 3,711.63 );

Umur 27 Th (Rp 3,663.79 );

Umur 28 Th (Rp 3,617.45 );

Umur 29 Th (Rp 3,599.50 );

Umur 30 Th (Rp 3,584.55 );

Tragis, Sudah Lanjut Usia, Warga Pelalawan Tewas Disiram Istrinya dengan Air

Tue, 14 Apr 2026 17:54:40 +0700

BUALKAN.COM, PELALAWAN — Seorang pria lanjut usia, Talip (60), warga Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istrinya sendiri, Za (59). Peristiwa tragis ini diduga dipicu rasa kesal dan sakit hati pelaku terhadap korban yang menderita stroke.

Korban sempat mendapatkan perawatan intensif di RSUD Selasih, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka bakar serius yang mencapai 60 hingga 70 persen. Talip mengembuskan napas terakhir pada Sabtu (11/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula pada Ahad (29/3/2026) sekitar pukul 09.00 WIB di kediaman pasangan lanjut usia tersebut di Desa Gambut Mutiara. Saat itu, pelaku tengah merebus air di dapur menggunakan ceret.

Diduga emosi pelaku memuncak setelah mendengar korban yang terbaring sakit stroke mengomel. Dalam kondisi kesal dan tersinggung, Za kemudian secara spontan mengambil ceret berisi air mendidih dan menyiramkannya ke tubuh suaminya.

Karena kondisi fisik yang lemah akibat stroke, korban tidak mampu menghindar. Ia sempat berteriak kesakitan dan meminta pertolongan, namun suaranya tidak terdengar jelas sehingga tidak diketahui oleh warga sekitar.

Ironisnya, setelah kejadian tersebut, korban tidak segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Pelaku justru menyembunyikan korban di belakang rumah. Ketika anak korban datang, pelaku sempat mengaku bahwa suaminya telah dibawa berobat.

Namun, karena merasa curiga, anak korban mencari keberadaan ayahnya dan menemukan korban dalam kondisi mengenaskan di belakang rumah. Keluarga kemudian segera membawa korban ke Puskesmas Teluk Meranti sebelum dirujuk ke RSUD Selasih untuk penanganan lebih lanjut.

Meski telah mendapat perawatan medis, kondisi korban terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia.

Kasus ini kemudian ditangani oleh Unit IV PPA Satreskrim Polres Pelalawan. Petugas yang dipimpin Kanit PPA Ipda Marta Christina Marpaung melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dan keterangan saksi.

Setelah dilakukan gelar perkara, pelaku Za resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia diserahkan pihak keluarga kepada kepolisian pada Kamis (9/4/2026) dan kini telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara melalui Kasat Reskrim AKP Bayu Ramadhan Efendi membenarkan kejadian tersebut. “Pelaku yang merupakan istri korban telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit,” ujarnya.Rilis

Botol kosong Dan Tempat Karaoke Terkena Razia Untuk Antisipasi Narkoba

Tue, 14 Apr 2026 09:35:54 +0700

Bualkan.com,– Penanganan Serius penyalahgunaan narkoba serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, personel Polsek Kateman melaksanakan razia di sejumlah tempat hiburan malam (karaoke) pada Senin (13/4/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 22.00 WIB tersebut dipimpin oleh Ps. Kanit Intelkam IPTU Abdullah Awang, S.Sos., bersama Ps. Kanit Reskrim IPTU Fauzan, S.H., serta melibatkan sejumlah personel Polsek Kateman.

Adapun lokasi yang menjadi sasaran razia meliputi Karaoke Puri dan Cafe Suding yang berada di wilayah hukum Polsek Kateman. Razia ini difokuskan pada upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan serta pemantauan terhadap aktivitas pengunjung maupun pengelola tempat hiburan. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman serta mencegah potensi gangguan kamtibmas.

Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora S.H, S.I.K, melalui Kapolsek Kateman menyampaikan bahwa razia ini merupakan langkah preventif guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah Kecamatan Kateman.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan,” ungkapnya.

Razia berakhir sekira pukul 00.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau dalam keadaan aman dan kondusif tanpa ditemukan hal-hal yang menonjol.

Polsek Kateman juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba di sekitarnya.

Kasus BBM Subsidi Viral di Inhil, Kuasa Hukum Samsul Ahyar Sampaikan Pernyataan Sikap

Sat, 11 Apr 2026 18:03:16 +0700

INDRAGIRI HILIR – Kasus dugaan penyalahgunaan niaga BBM subsidi yang menjerat Samsul Ahyar dan tengah menjadi perhatian publik di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), kini memasuki tahap proses hukum. Menyikapi hal tersebut, pihak kuasa hukum Samsul Ahyar, Hadi Mardiansyah akhirnya angkat bicara.

Dalam pernyataan resminya, kuasa hukum menegaskan bahwa pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Mereka menekankan bahwa proses hukum harus dilaksanakan secara objektif, proporsional, dan berkeadilan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

“Tentu kami menghormati proses hukum yang ada. Namun, kami juga berharap penanganan perkara ini dilakukan secara adil dan transparan dengan melihat seluruh aspek, tidak hanya dari sisi normatifnya saja,” ujar Hadi, Sabtu (11/04/2026) di Tembilahan.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada kliennya tidak dapat dilepaskan dari kondisi riil di lapangan. Di Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, hingga saat ini diketahui belum terdapat penyalur resmi BBM dari Pertamina, sehingga masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap BBM subsidi.

Dalam kondisi tersebut, Samsul Ahyar disebut berinisiatif membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Meski diakui terdapat potensi melanggar peraturan yang ada. Kuasa hukum menegaskan bahwa kliennya tidak berniat melakukan penimbunan BBM sebagaimana yang disangkakan.

“Apa yang dilakukan klien kami lebih kepada upaya membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM di daerahnya. bukan untuk praktik penimbunan,” tegas Hadi.

Pihak kuasa hukum juga menyatakan akan mengawal proses hukum ini secara profesional, mulai dari tahap penyidikan hingga pembuktian di persidangan, guna memastikan fakta-fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara terang.

Di sisi lain, mereka berharap peristiwa ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, khususnya terkait belum meratanya distribusi BBM subsidi di wilayah terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Kami berharap ini menjadi evaluasi bersama, agar ke depan distribusi BBM subsidi dapat lebih merata dan menjangkau seluruh masyarakat, khususnya di kab. Indragiri Hilir.” tambah Hadi.

Menutup pernyataannya, Hadi mengajak seluruh pihak untuk tetap menghormati proses hukum yang berjalan serta tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan, sembari tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, baik secara hukum maupun kemanusiaan.

DPRD Inhil dan Pemda Bahas Darurat Sampah Tembilahan, Sepakati Langkah Strategis

Tue, 31 Mar 2026 19:17:07 +0700

Tembilahan — Menanggapi keluhan masyarakat terkait persoalan sampah yang kian tidak terkendali di Kota Tembilahan, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama pemerintah daerah menggelar rapat kerja pada Selasa (31/3/2026) di Ruang Rapat Banggar DPRD Inhil.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu yang mendesak adanya langkah konkret dalam penanganan sampah di Tembilahan. Permasalahan yang semakin kompleks dinilai membutuhkan perhatian serius serta sinergi lintas sektor.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, Muamar Armain, didampingi sejumlah anggota dewan. Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Perhubungan (DLKP) Inhil, Camat Tembilahan dan Tembilahan Hulu, para lurah, perwakilan pengusaha, insan pers, organisasi masyarakat, serta mahasiswa.

Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu, Saipudin Ikhwan, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya revisi regulasi terkait pengelolaan sampah. Ia menilai Peraturan Daerah (Perda) yang ada sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, ditambah Peraturan Bupati (Perbub) yang telah habis masa berlakunya.

Sementara itu, Kepala DLKP Inhil, Hardinata, mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, di antaranya keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, serta minimnya armada operasional.

Ketua Komisi III DPRD Inhil, Muamar Armain, mendorong adanya kolaborasi semua pihak dalam menangani persoalan sampah di Tembilahan. Ia menekankan bahwa penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha.

Dari hasil diskusi, rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Rekomendasi Jangka Panjang:
1. Pembentukan tim percepatan atau tim terpadu pengelolaan sampah yang diketuai oleh DLKP melalui Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir. Tim ini akan melakukan riset serta merumuskan model pengelolaan sampah ke depan, termasuk kemungkinan melibatkan pihak ketiga, LPS, atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2011 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini, serta pembaruan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 yang masa berlakunya telah berakhir pada tahun 2025.
3. Penyelesaian persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menuju sistem Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

Sedangkan Rekomendasi Jangka Pendek, Pemerintah daerah didesak untuk segera menyediakan fasilitas tempat sampah dengan melibatkan masyarakat secara luas, yang dikoordinir oleh pihak kelurahan.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam penanganan persoalan sampah di Kota Tembilahan secara lebih terarah dan berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Bupati Herman Tegaskan Disiplin dan Kualitas Pelayanan ASN Inhil

Mon, 30 Mar 2026 16:04:40 +0700

Inhil - Bupati Indragiri Hilir, Herman, memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Senin 30 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pasca libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H, bertempat di Lapangan Upacara Kantor Bupati, Jalan Akasia, Tembilahan.
Apel bersama tersebut diikuti oleh jajaran pejabat dan ASN sebagai bentuk kesiapan kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat setelah masa libur panjang.

Dalam arahannya, Bupati Herman menekankan pentingnya menjaga disiplin, meningkatkan etos kerja, serta memperkuat loyalitas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia juga mengingatkan seluruh ASN untuk senantiasa memberikan pelayanan publik yang optimal, profesional, dan berintegritas.

“Momentum setelah libur panjang ini hendaknya menjadi semangat baru bagi kita semua untuk kembali bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Terakhir, Bupati Herman juga menegaskan pentingnya percepatan kinerja di seluruh perangkat daerah. Ia secara khusus meminta kepada OPD yang realisasi fisik dan keuangannya masih rendah agar segera melakukan percepatan pelaksanaan program pembangunan secara optimal dan terukur.

"Apel bersama ini menjadi langkah dalam menguatkan kembali komitmen seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk terus memberikan kinerja terbaik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," Tutupnya

TPP ASN Inhil Sudah Cair di Banyak OPD, THR Dipastikan Segera Dibayarkan

Fri, 13 Mar 2026 10:59:54 +0700

Bualkan.com, _⁠⁠⁠⁠⁠ Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mulai 9 Maret 2026 lalu sudah bisa dibayarkan sebanyak 2 bulan yaitu untuk bulan Januari dan Februari tahun 2026.

Dari informasi yang dirangkum media, hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah berhasil mencairkan TPP untuk ASN di kantornya masing-masing.

Menurut keterangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Inhil, setiap

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan ke pihaknya, maka paling lambat dalam 2 hari sudah akan menjadi Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D.

"Jadi untuk pencairannya tergantung kepada OPD masing-masing yang mengajukan ke kantor BKAD," ungkap Kepala BKAD Kabupaten Inhil melalui Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Hendra saat dikonfirmasi awak media di ruangannya.

Ditambahkan Hendra, sementara untuk pembayaran THR, Pemerintah Pusat resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada ASN Tahun 2026.

"Terbitnya peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi kita di Pemerintah Daerah untuk segera mencairkan THR bagi ASN," tambah Hendra.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa saat ini pihak BKAD Inhil tengah memproses Peraturan Bupati sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut.

“PPnya sudah terbit, sekarang Peraturan Bupati sebagai aturan teknis didaerah sedang diproses, jika sudah selesai THR ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir segera dibayarkan," lanjutnya.

Menurut Hendra, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen bahwa pembayaran THR menjadi prioritas daerah sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pegawai sekaligus untuk mendorong perputaran ekonomi di tengah masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri.

"Sesuai mekanisme yang berlaku Pemerintah Daerah memang tidak bisa mencairkan THR sebelum adanya Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan hukum, setelah PPnya terbit barulah Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Bupati sebagai teknis pencairan. Walaupun sempat menunggu peraturan dari pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil memastikan bahwa dari sisi anggaran tidak ada masalah," tegasnya.

"Dana pembayaran TPP dan THR bagi seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah disiapkan sejak awal. Besaran THR dibayarkan sebesar satu bulan penghasilan yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat," pungkas Hendra.

Seakan Jatah Preman, Tak Piket Bayar Duit di Puskesmas Sungai Iliran

Wed, 04 Mar 2026 20:39:57 +0700

GAS ; Kebijakan pengganti piket malam di Puskesmas Sungai Iliran, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), menuai sorotan.

Hal tersebut diketahui saat seseorang yang enggan disebutkan namanya mempertanyakan mekanisme pembayaran Rp110.000 bagi tenaga kesehatan yang tidak dapat menjalankan piket malam dan memilih digantikan rekan kerja.

Dia mengungkapkan, praktik tersebut telah berlangsung sejak Desember 2025. Ia menyebutkan, nominal Rp110.000 itu terdiri dari Rp100.000 untuk petugas pengganti dan Rp10.000 untuk keamanan.

"Di Puskesmas Sungai Iliran tu. Kalo piket tu tak datang atau kite minta gantikan sama kawan disuruh kapus nya bayar 110 ribu. 100 untuk yang gantikan, 10 ribu buat security. Sedangkan security kan udah di gaji dari Puskesmas," ujarnya, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, kebijakan itu dirasakan memberatkan. Apalagi, pembayaran kepada petugas keamanan dipertanyakan karena dinilai sudah menerima gaji dari fasilitas kesehatan tersebut.

Isu ini semakin menguat setelah beredar pesan WhatsApp Kepala Puskesmas Sungai Iliran yang menyinggung soal “denda” bagi pegawai yang tidak dapat piket malam. Dalam pesan tersebut tertulis:

"Ass. Seluruh anggota Pustu, untuk diskusi bersama waktu kita terbatas.

Ibu mau mengajak bersama untuk mengaktifkan UGD puskesmas 24 jam, tidak hanya tulisan saja, namun terlaksana dengan baik, dan puskesmas ini milik kita bersama, dan anggota Pustu adalah bagian dari puskesmas Sei iliran. Karna Sumber daya Manusianya sedikit maka dilibatkan Pustu untuk piket, saya maunya seluruh yg ada di puskesmas sei iliran ini yang basicnya pelayanan ikut berperan dalam piket terjadwal. Namun kondisi alam tak bisa dibaca dan sudah terkelola sudah lama saya maklumin kembali yang terkondisi tidak bisa yg malam hari yg jauh bisa diganti dengan denda 100.

Namun dalamm hal ini saya mau yang piket ini ditemani Sekurity. Karna dana blud tidak cukup bayar Sekurity 24 jam. Maka saya menyikapi Arul dan Iwan supir ambulan jaga bergilir untuk uang ngopinya dibayar 10 ribu perorang. Untuk keamanan pasien yg jaga dan Nemani yg jaga. Jadi yg tidak bisa piket malam hari memberi denda 110 perorang.

Jika tidak bersedia wajib piket dimalam hari Untuk pengganti piketnya tidak semuanya yg piket, tapi saya roling petugas yg ada di puskesmas induk dgn ketentuan yg jaga piket malam besoknya wajib masuk kerja masuk pagi. Terkecuali menanganin pasien bermasalah berat. Mohon responnya.

Jika anggota Pustu tidak nyaman dgn adanya piket. Tidak nyaman dgn semua ini, saya juga membuka, anggota Pustu bisa juga pindah bergabung dipuskesmas, kita sama2 membenahi puskesmas. Saya sangat merangkul jika ada yg berniat gabung pindah ke puskesmas induk. Mohon responnya,"

Penggunaan istilah “denda 100” dan “memberi denda 110 perorang” dalam pesan tersebut memunculkan pertanyaan, apakah pembayaran itu benar-benar murni kesepakatan antarpegawai atau bagian dari skema yang difasilitasi manajemen.

Saat dikonfirmasi, Kepala Puskesmas Sungai Iliran Nurhikmah, membantah adanya kebijakan resmi pungutan pengganti piket.

"Terima kasih konfirmasinya yg sebenarnya adalah ada kesepakatan antara yg piket dgn penggantinya, tetapi dipuskesmas tidak ada menetapkan kebijakan berbayar pengganti piket. Tetapi itu adalah kesepakatan antar individu masing2," katanya.

Ia juga menyebut sistem tersebut telah berjalan sebelum dirinya menjabat.

"Sepertinya sistem sudah berjalan lama sebelum saya masuk. diawal saya masuk saya sudah mempertegaskan tidak ada sistem pengganti piket selayak rawat inap. Selayaknya puskesmas, tapi karna kondisi tempat tinggal jauh dari lokasi puskesmas seperti desa klumpang, rambaian dan jumlah tenaga yg kurang kami libatkanlah tenaga Pustu yg niat baik puskesmas rawat inap berjalannya rawat inap walaupun kondisi tidak memungkinkan," tuturnya.

Namun, di tengah bantahan itu, Kepala Puskesmas juga menegaskan dirinya menjalankan arahan dinas.

"Saya tidak tau hal itu, saya hanya menerapkan sesuai yg diarahkan Dinkes yakni, disiplin kerja," pungkasnya.

Pernyataan tersebut justru membuka ruang tanya lebih jauh. Jika benar tidak ada kebijakan resmi pungutan, mengapa istilah “denda” muncul dalam komunikasi internal? Jika itu murni kesepakatan individu, sejauh mana peran manajemen dalam mengatur nominal dan mekanismenya?

Di sisi lain, alasan keterbatasan dana BLUD untuk membayar keamanan 24 jam juga memunculkan persoalan tata kelola anggaran. Apakah pembebanan biaya kepada pegawai merupakan solusi yang dibenarkan dalam sistem pelayanan kesehatan pemerintah?

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir terkait mekanisme piket dan dugaan pungutan tersebut.*

Alumni FEB UIR Gelar Buka Puasa Bersama Sekaligus Peresmian Sekretariat

Sun, 01 Mar 2026 17:29:39 +0700

BUALKAN.COM,INHIL - Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau (UIR) sukses menggelar kegiatan Ramadhan Berbagi Takjil dan buka Puasa Bersama dalam rangka peresmian sekretariat Alumni FEB UIR di Jalan Durian Pekanbaru ( Warkop Dapen) , Ahad Sore (1/3/2025).

Tanpak Assoc. Prof. Dr. Hj. Eva Sundari, S.E., M.M., C.R.B.C., QMA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIR dan Ketua IKA FEB UIR Syahri Abdullah,SE,SH,MM di tengah-tengah Berbuka.

Selaku Ketua IKA FEB UIR kegiatan bukber dan takjil ini merupakan kegiatan perdana atas kepimpinan beliau sejak terpilih aklamasi pada mubes IKA FEB UIR Tgl 31-01-2026 kemarin, dengan kegiatan ini merupakan mempererat silaturahmi lintas angkatan alumni yang hadir dan berbagi takjil kepada masyarakat yang lintas di tepi jalan durian pekanbaru

“Tentunya kita semua mengharapkan ridho di sisi Allah SWT, dan dapat memberikan nilai tambah dalam pembelajaran Islam dengan menjalin silaturahmi dan berbagi," Ujarnya Ketua IKA FEB UIR.

Dengan bersahaja ditengah Alumni Assoc. Prof. Dr. Hj. Eva Sundari, S.E., M.M., C.R.B.C., QMA menyambut positif kegaitan acara yang di gelar alumni FEB UIR

"Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat turut merasakan keberkahan dan kebahagiaan dibulan suci Ramadhan," Kata Assoc. Prof. Dr. Hj. Eva Sundari, S.E., M.M., C.R.B.C., QMA.

Terkahir, Alhamdulillah kita sudah dapat berbagi dan berbuka puasa kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang berpuasa.

Sangat antusias dan berbondong bondong membagikan takjil yang disediakan bahkan kebersamaan terasa berkah.

"Sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap acara buka puasa bersama yang dikemas secara religius ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya sebagai tradisi positif yang memperkuat ukhuwah Islamiyah antar civitas akademika FEB UIR," Tutupnya Assoc. Prof. Dr. Hj. Eva Sundari, S.E., M.M., C.R.B.C., QMA.

Simpang Gaung Kebakaran Kembali di Bulan Ramadhan

Tue, 24 Feb 2026 10:28:03 +0700

BUALKAN.COM,_Kebakaran hebat kembali terjadi disaat semua umat muslim Saat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadhan 1447 Hijriyah, kali ini peristiwa itu menimpa warga Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Selasa 24 februari 2026 Ramadhan ke 6.. Kejadian lepas subuh jam 5:30.
Sekitar 15 Rumah hangus terbakar..

Dari informasi yang berhasil awak media dapatkan sementara, diperkirakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5.30 wib, Selasa pagi (24/02/2026), Di Dusun Pasar Lama, Desa Simpang Gaung.

Akibatnya, puluhan rumah hangus terbakar dilalap si jago merah dengan cepat, pasalnya lokasi kejadian tersebut tepat didekat Sungai Gaung yang apabila ada hembusan angin maka api semakin cepat melalap rumah-rumah tersebut.

Belum diketahui secara pasti apa penyebabnya dan darimana api berasal pertama kali, dugaan sementara warga setempat menyebut adanya korsleting listrik atau akibat arus pendek.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum mendapatkan laporan resmi dari Kepolisian Setempat maupun Pemerintah Desa Simpang Gaung terkait apakah ada korban jiwa ataupun tidak.

Ketua Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Gaung (HPPMKG-TEMBILAHAN), Aditya Ramadhan, saat dihubungi awak media terkait kebakaran tersebut, ia terkejut dan baru saja mendapatkan informasi.

“Inalillahi wa innailaihi raji’un, kita baru dapat informasi pagi ini. Kita akan upayakan cari informasi lebih jauh berapa jumlah warga yang menjadi korban, nanti kita diskusikan bagaimana dan apa yang bisa kita bantu secepatnya,” ujarnya

Kursi Dewan Perwakilan Rakyat di Penuhi Guru Bantu

Tue, 24 Feb 2026 00:07:40 +0700

Bualkan.com,_Tidak diperpanjangnya kontrak kerja Guru Bantu Daerah (GBD) Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2026 membuat puluhan guru mengadukan nasib mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Senin (23/02/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil.

Puluhan Guru Bantu Daerah (GBD) itu diterima langsung oleh Ketua bersama anggota Komisi IV DPRD Inhil, serta turut dihadiri Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam pertemuan tersebut, para Guru Bantu Daerah menyampaikan keluhan dan harapan agar kontrak kerja mereka dapat diperpanjang. Pasalnya, banyak di antara mereka telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun, namun terhenti secara mendadak pada tahun 2026.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Indra Kusuma, menyampaikan bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan regulasi yang tidak bisa diputuskan secara gegabah oleh pemerintah daerah.

“Kita sama-sama berdoa semoga ada solusi dari permasalahan Bapak/Ibu guru ini. Karena berkaitan dengan regulasi, daerah tentu tidak berani mengambil kebijakan asal. Kita berharap Dinas Pendidikan dapat memberikan ruang atensi terhadap persoalan ini, karena ini menyangkut kehidupan dan pengabdian para guru yang seharusnya terayomi,” ujarnya.

Ia juga berharap adanya sinergi antara Dinas Pendidikan, Komisi IV DPRD Inhil, dan Dewan Pendidikan untuk terus mendorong agar persoalan tersebut mendapat jalan keluar. “InsyaAllah, dengan kebersamaan dan dorongan yang kuat, mudah-mudahan ada solusi ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Muhammad Wahyudin, menegaskan pihaknya mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan agar memperjuangkan nasib para Guru Bantu Daerah.

“Kami sangat prihatin. Ada guru yang sudah mengabdi 18 tahun, 20 tahun, bahkan 21 tahun, namun tiba-tiba di tahun 2026 ini terputus kontraknya. Kami iba melihat perjuangan mereka. Tanpa guru, kita semua tidak akan berada di posisi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kami mendukung penuh agar SK Guru Bantu Daerah ini dapat dilanjutkan,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Abdul Rasyid, menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya mencari solusi dengan menggali informasi dan berkonsultasi terkait regulasi yang ada.

“Kami akan berusaha menggali informasi dan berkonsultasi terkait regulasi guru yang belum diangkat sebagai PPPK. Hal ini akan kami pelajari dan carikan kemungkinan solusi sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Perwakilan Guru Bantu Daerah Inhil, Normilah, mengungkapkan bahwa sebagian besar guru yang terdampak memiliki masa kerja yang sangat panjang.

“Di antara kami ada yang TMT-nya dari tahun 2005, 2006, dan 2008, dengan masa kerja 18 tahun, 19 tahun, bahkan 21 tahun. Harapan kami sederhana, kontrak ini bisa diperpanjang. Soal ke depan masuk ASN atau PPPK tentu Alhamdulillah, tapi yang terpenting saat ini kontrak kami diperpanjang dalam bentuk apa pun,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa tidak diperpanjangnya kontrak berdampak langsung pada kesejahteraan guru. “Tanpa SK, tunjangan profesi guru tidak bisa dicairkan. Artinya, jika kontrak tidak diperpanjang, ada dua sumber penghasilan yang tidak bisa kami terima,” pungkasnya.

Stok Beras dan Minyakita Aman Selama Ramadan 2026

Fri, 20 Feb 2026 16:34:40 +0700

Inhil,_Memasuki bulan suci Ramadan 2026, Perum Bulog Kantor Cabang Tembilahan menjamin ketersediaan stok pangan pokok bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Langkah ini diperkuat dengan penerapan regulasi baru distribusi Minyakita dan optimalisasi penyerapan hasil panen petani lokal.

Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Tembilahan, Indra Firmansyah, menegaskan bahwa pihaknya kini menjalankan peran strategis sesuai aturan pemerintah tahun 2026, di mana 35% Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita wajib disalurkan melalui BUMN pangan, termasuk Perum Bulog.

“Sesuai mandat pemerintah, Bulog Tembilahan menyalurkan langsung Minyakita ke pasar-pasar dan ritel. Kami memastikan harga di tingkat konsumen tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Inhil, yakni Rp15.700,” ujar Indra Firmansyah dalam keterangannya, Rabu (18/2).

Menghadapi potensi kenaikan permintaan selama Ramadan, Bulog Tembilahan bersinergi dengan dinas terkait untuk menggelar Gerakan Pasar Murah. Program ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap beras dan minyak goreng dengan harga yang terjangkau.

Pihaknya merinci kondisi stok pangan terkini di gudang Bulog Tembilahan:

* Stok Beras: Tersedia sekitar 700 ton, jumlah yang sangat mencukupi untuk kebutuhan konsumsi selama bulan Ramadan hingga Idulfitri.

* Penyerapan Lokal: Bulog telah menyerap sekitar 40 ton beras hasil panen petani di wilayah Indragiri Hilir sebagai upaya mendukung kemandirian pangan daerah.

* Ketersediaan Minyakita: Stok dipastikan aman dan tersedia bagi toko maupun ritel di wilayah Tembilahan dan Inhil yang ingin bermitra dengan Bulog, selama memenuhi persyaratan yang berlaku.

Meskipun stok di tingkat distributor swasta berada di luar kendali langsung Bulog, pihaknya mengimbau para pelaku usaha ritel untuk tidak khawatir. Ia menjamin bahwa gudang Bulog selalu terbuka bagi pelaku usaha yang membutuhkan pasokan Minyakita demi menjaga ketersediaan di lapangan.

“Kami jamin stok kita sudah cukup banyak. Bagi toko atau ritel yang membutuhkan ketersediaan Minyakita, silakan langsung datang dan membeli ke Bulog dengan mengikuti aturan yang ada. Fokus kami adalah memastikan kebutuhan masyarakat selama Ramadan terpenuhi tanpa kendala,” pungkasnya.

Dengan cadangan pangan yang kuat dan distribusi yang terintegrasi, Perum Bulog Cabang Tembilahan optimis stabilitas harga dan pasokan pangan di Indragiri Hilir akan tetap terjaga kondusif sepanjang periode hari besar keagamaan mendatang.

Pondok Pesantren Al-Baqiyatush Shalihat di Tungkal Jambi Kebakaran

Mon, 09 Feb 2026 10:26:02 +0700

BUALKAN.COM,- Kabar duka menyelimuti dunia pendidikan keagamaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pondok Pesantren Al-Baqiyatush Shalihat yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir dilanda kebakaran hebat pada Senin (09/02/2026) subuh.

Insiden ini mengejutkan para santri dan warga sekitar yang tengah memulai aktivitas pagi.

Berdasarkan laporan resmi dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Tanjung Jabung Barat, informasi kebakaran pertama kali diterima melalui saluran WhatsApp Damkar sekitar pukul 04.57 WIB.

Mendapat laporan tersebut, armada pemadam kebakaran segera dikerahkan menuju lokasi untuk menjinakkan si jago merah.

Petugas pemadam kebakaran bersama instansi terkait dan bantuan masyarakat sekitar langsung melakukan upaya pemadaman intensif.

Berkat kesigapan tim di lapangan, api berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet lebih luas ke bangunan asrama atau ruang kelas lainnya.

"Petugas menuju lokasi bersama-sama melakukan upaya pemadaman sampai situasi dan kondisi aman terkendali. Demikian laporan pendahuluan sementara disampaikan," bunyi laporan tertulis atas nama Kadis Damkar Tanjab Barat yang dikutip dari akun @kabarkualatungkal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih melakukan pendataan di lokasi kejadian.

Fokus utama saat ini adalah memastikan keselamatan seluruh santri dan pengurus pondok pesantren.

Meski api sudah padam, total kerugian materiil dan keberadaan korban jiwa dalam insiden ini masih belum dapat dipastikan secara resmi.

Penyebab pasti kebakaran juga masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian dan Damkar guna mengetahui apakah api berasal dari arus pendek listrik atau faktor lainnya.

Gawat , APBD Tahun 2026 Hasilnya Masih Buntu

Fri, 16 Jan 2026 09:27:15 +0700

TEMBILAHAN – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang semula dijadwalkan pada Kamis (15/01/2026) akhirnya gagal dilaksanakan setelah dalam pembasan masih menemui jalan buntu.

Hal tersebut terungkap saat awak media melakukan wawancara kepada Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, ST, Kamis (15/01/2026) siang.

Persoalan utama yang menghambat kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Inhil adalah penganggaran program kesehatan gratis untuk masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC).

Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, mengungkapkan kebuntuan terjadi karena DPRD bersikukuh agar UHC dianggarkan penuh selama 12 bulan. Menurutnya, jaminan kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh dikompromikan.

“Sisi pemberian jaminan kesehatan masyarakat sangat prioritas dan tidak bisa dikesampingkan. Ini yang ingin kami pastikan,” ujar Iwan Taruna, politisi PKB Inhil, Kamis (15/1/2026).

Iwan menjelaskan, pengurangan dana budget sharing dari Pemerintah Provinsi Riau untuk program UHC berdampak serius. Sebanyak 56 ribu peserta BPJS Kesehatan di Inhil terpaksa dinonaktifkan. Kondisi ini berpotensi membuat sebagian masyarakat harus menanggung biaya pengobatan secara mandiri saat sakit.

“Artinya, ketika masyarakat sakit sementara kepesertaannya dinonaktifkan, pembiayaan berobat tidak serta merta bisa ditanggung pemerintah,” tegasnya.

Untuk mengaktifkan kembali 56 ribu kepesertaan tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp13 miliar. DPRD Inhil pun mengusulkan agar Pemkab Inhil menunda sejumlah kegiatan yang dinilai kurang prioritas demi menjamin keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Tantawi Jauhari, saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telponnya membenarkan belum tercapainya kesepakatan pembahasan APBD 2026, khususnya terkait UHC.

Sekda menyebutkan, kebijakan yang diusulkan Bupati Inhil adalah menganggarkan UHC terlebih dahulu sesuai ketersedian budget sharing provinsi , yakni untuk kebutuhan delapan bulan.

“Keinginan bupati, UHC tetap dianggarkan, tapi kita sepakati dulu untuk delapan bulan sesuai ketersediaan dana,” ujar Tantawi.

Ia menambahkan, jika dalam perjalanan anggaran tersebut dinilai tidak mencukupi, maka pemerintah daerah masih bisa mencari skema pendanaan lain termasuk menganggarkan kembali pada APBD perubahan.

“Hari ini kita dalam kondisi defisit, program pembangunan juga prioritas. Tidak juga masalah, kan UHC tetap berjalan, walaupun baru dianggarkan delapan bulan,” lanjutnya.

Dipertanyakan terkait kemungkinan penerapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) apabila pembahasan APBD terus menemui jalan buntu, Tantawi tidak menampiknya kemungkinannya.

“Bisa saja itu diambil sebagai jalan tengah, jika DPRD menolak usulan APBD. Tapi saat ini belum ada keputusan final,” katanya.

Sekilas Tentang Program UHC

Program Universal Health Coverage (UHC) Riau merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk menjamin seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.

Warga cukup menunjukkan KTP dan KK untuk berobat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama, termasuk Puskesmas, RSUD, dan rumah sakit swasta mitra BPJS.

Program ini bertujuan memberikan perlindungan finansial, memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta memastikan tidak ada warga yang kesulitan berobat karena faktor ekonomi.(*)

Mak Tin Hadiri Haul Akbar dan Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Sungai Empat

Thu, 08 Jan 2026 09:48:53 +0700

Inhil,— Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, S.Sos., M.Si., menghadiri Haul Akbar yang dirangkaikan dengan peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Kegiatan keagamaan tersebut berlangsung di Teratak Kilas Setapak Pangkalan IX Pasar, Kelurahan Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Rabu Kemarin (7/1/2026).

Acara diawali dengan pembacaan doa Haul Akbar dan dihadiri oleh alim ulama, anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris DPTPHP, Camat GAS, Lurah Sungai Empat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Yuliantini menyampaikan bahwa peringatan Haul Akbar dan Isra Mi’raj hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Peringatan Haul Akbar dan Isra Mi’raj ini hendaknya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu memberikan dampak positif dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat,” ujarnya.Ia menambahkan, momentum tersebut harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan kepedulian sosial, serta meningkatkan rasa saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

“Melalui peringatan ini, kita diajak untuk terus meneladani ajaran Rasulullah SAW, meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak, serta menjauhi segala larangan Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir senantiasa mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang dapat memperkuat nilai keimanan, persatuan, dan kebersamaan sebagai fondasi dalam mewujudkan daerah yang aman, damai, dan sejahtera.

Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, mempererat silaturahmi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif melalui semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan oleh Al Ustadz Guru Syarwan Abdan dari Kalimantan Selatan dan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan serta keberkahan kampung.

Bupati Rohil Hadiri Penutupan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri di SPN Polda Riau

Wed, 24 Dec 2025 16:29:16 +0700

Bualkan.com,- Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menghadiri secara langsung Upacara Penutupan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2025 yang dirangkaikan dengan pelantikan serta pengambilan sumpah anggota Polri, Rabu (24/12/2025), di Lapangan Tri Brata Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau.

Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap penguatan sumber daya manusia kepolisian sebagai pilar strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban sosial, serta pelayanan publik yang berkeadilan. Upacara penutupan tersebut menandai berakhirnya seluruh rangkaian pendidikan dasar kepolisian yang telah ditempuh para peserta didik, sekaligus menjadi momentum transisi penting dari status siswa menjadi anggota Polri yang siap mengemban amanah institusi.

Dalam konteks ini, kehadiran Bupati Rokan Hilir mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan institusi kepolisian dalam membangun aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Polri tidak hanya dimaknai sebagai seremoni formal, melainkan juga sebagai ikrar moral dan institusional untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.

Prosesi tersebut merepresentasikan komitmen para Bintara Polri untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara bertanggung jawab, menjunjung etika profesi, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap aspek pelayanan kepada masyarakat.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan rangkaian tradisi lembaga pendidikan sebagai bagian integral dari pembentukan karakter dan penguatan identitas korps Bhayangkara.

Sejumlah atraksi ditampilkan, antara lain nyanyian Bendera, simulasi Dalmas awal dan lanjutan, Pengendalian Huru-Hara (PHH), bongkar pasang senjata, bela diri Polri, hingga mountenering.

Rangkaian tersebut diperkaya dengan pertunjukan seni dan budaya seperti Tari Nusantara, yel-yel satuan, serta tarian Tabola-Bale, yang mencerminkan semangat kebhinekaan dan nasionalisme dalam tubuh Polri. Puncak rangkaian kegiatan ditandai dengan prosesi penyerahan Bintara Polri dari SPN Polda Riau kepada Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) Polda Riau yang berlangsung di Aula Graha Bhayangkara.

Penyerahan ini secara resmi menegaskan perubahan status para lulusan menjadi personel Polri aktif yang siap ditempatkan dan diberdayakan sesuai kebutuhan organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heriawan. S.Ik.M.H.M.Hum dalam amanatnya menegaskan bahwa profesi kepolisian merupakan panggilan hidup yang menuntut integritas moral, kecerdasan intelektual, serta kepekaan sosial. Ia menekankan bahwa polisi harus tampil sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan, dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, serta menjauhi segala bentuk penyimpangan, termasuk korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan praktik ilegal lainnya.

Kapolda juga mengajak para Bintara Polri yang baru dilantik untuk menjadi generasi teladan ikon kebhinekaan, toleransi, antikorupsi, dan anti narkoba serta terus mengembangkan kapasitas diri melalui pembelajaran sepanjang hayat. Angkatan ini secara khusus disebut sebagai “Angkatan Green Policing”, yang tidak hanya berorientasi pada keadilan sosial, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keadilan ekologis dan kelestarian lingkungan.

Menutup rangkaian kegiatan, Bupati Rokan Hilir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pendidikan pembentukan Bintara Polri TA 2025 yang dinilai mampu melahirkan personel Polri yang profesional, adaptif, dan berkarakter. "Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap sinergi antara Polri dan pemerintah daerah terus diperkuat guna mewujudkan keamanan, ketertiban, serta keadilan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat," kata Bupati.

Hadir dalam acara tersebut, seluruh Jajaran Kepolisian Polda Riau, tokoh Masyarakat, LAM, Anggota DPRD Provinsi Riau dan orang tua Bintara Polisi

Pemkab Inhil Salurkan Rp1,07 Miliar dan Ribuan Paket Sembako untuk Korban Bencana di Sumatera

Thu, 25 Dec 2025 20:22:25 +0700

Inhil, _Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) kembali menunjukkan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera.

Melalui aksi kemanusiaan, Pemkab Inhil menyalurkan bantuan dana sebesar Rp1,07 miliar serta ribuan paket sembako dan pakaian bekas layak untuk para korban bencana.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis dan selanjutnya disalurkan melalui jalur resmi pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana agar tepat sasaran.

Aksi kemanusiaan ini merupakan bentuk solidaritas masyarakat Inhil terhadap saudara-saudara yang tengah menghadapi musibah, seperti banjir dan longsor, di berbagai daerah di Sumatera.

Bupati Inhil, Herman melalui Sekda, Tantawi Jauhari, Kamis (25/12/2025) mengatakan bantuan ini merupakan wujud nyata empati dan kepedulian Pemkab Inhil terhadap sesama.

"Musibah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Oleh karena itu, Pemkab Inhil bersama masyarakat berupaya hadir membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera,"ujar Sekda.

Ia menjelaskan, dana bantuan sebesar Rp1,07 miliar tersebut merupakan hasil partisipasi berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), organisasi perangkat daerah (OPD), hingga elemen masyarakat di Kabupaten Inhil.

Selain bantuan dana, Pemkab Inhil juga menyalurkan ratusan paket sembako yang berisi kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan bahan pangan lainnya. Bantuan logistik ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar korban bencana, khususnya pada masa tanggap darurat.

Sekda menegaskan bahwa Pemkab Inhil akan terus mendukung setiap upaya kemanusiaan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

"Ini bukan sekadar bantuan materi, tetapi juga bentuk dukungan moral. Kita ingin para korban bencana tahu bahwa mereka tidak sendiri," tegasnya.

"Kami memastikan bantuan yang dikirim benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dilakukan melalui jalur resmi agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan," jelasnya.

BPBD Inhil juga mengapresiasi tingginya kepedulian masyarakat dan jajaran Pemkab Inhil yang secara sukarela turut berkontribusi dalam penggalangan bantuan kemanusiaan tersebut.

Pemkab Inhil berharap bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan mampu membantu proses pemulihan masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Wabup Inhil Yuliantini Bersama Forkopimda Gelar Patroli Kamtibmas Jelang Natal dan Tahun Baru

Thu, 25 Dec 2025 07:23:54 +0700

Tembilahan – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, S.Sos., M.Si bersama unsur Forkopimda Kabupaten Inhil melaksanakan patroli bersama dalam rangka memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru pada Rabu (24/12/2025) malam.

Kegiatan patroli diawali dengan titik kumpul di Kediaman Wakil Bupati Inhil dan dimulai pada pukul 20.00 WIB hingga selesai. Patroli menyasar sejumlah titik strategis, khususnya Gereja yang berada di Kota Tembilahan, guna memastikan pelaksanaan ibadah Natal berlangsung aman, tertib, dan lancar.

“Alhamdulillah kami bersama Unsur Forkopimda melakukan patroli bersama dalam rangka memastikan di malam natal ini berjalan dengan lancar tanpa ada permasalahan sesuatu apapun,” ujar Wabup

Beliau berharap semoga Kabupaten Inhil dalam rangka memperingati natal dan tahun baru tetap aman. “Kami mengucapkan selamat natal untuk seluruh umat kristiani, semoga natal di tahun 2025 ini mebawa keberkahan dan damai selalu,” ucapnya

Kehadiran jajaran pemerintah daerah bersama aparat keamanan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Melalui kegiatan patroli tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Kristiani yang melaksanakan ibadah Natal, serta menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif menjelang perayaan Tahun Baru.

Akhirnya Ditangkap Satnarkoba Polres Inhil di Batam

Wed, 24 Dec 2025 08:26:36 +0700

Inhil,_Setelah 3 bulan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus narkotika, Iwan Tanjung, akhirnya berhasil diamankan Tim Ops Polres Indragiri Hilir di Kota Batam Kepri.

Nama Iwan Tanjung sempat ramai diperbincangkan di media sosial TikTok dan Facebook di jadikan DPO setelah terlibat dugaan perkara narkoba sebagai saksi pengembangan kasus peredaran narkoba atas tersangka Wahyuda pada tanggal 14 September 2025 lalu.

Penangkapan Iwan Tanjung ini, dilakukan pada Jumat malam, 19 Desember 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, di kawasan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Setelah diamankan, tersangka yang bernama Muhammad Ridwan alias Iwan Tanjung langsung dibawa ke Tembilahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Farouk Oktora melalui Kasat Narkoba Polres Inhil, AKP Adam Efendi, Selasa (23/12/2025) mengatakan tersangka mengakui perannya dalam kasus peredaran narkotika yang tengah disidik penyidik.

“Dalam pemeriksaan awal, tersangka telah mengakui keterlibatannya sebagai pengedar dengan mengatakan bahwa barang bukti Wahyuda berasal dari dirinya. Hasil pemeriksaan juga menguatkan bahwa yang bersangkutan positif terkait barang bukti yang diamankan,” jelas Adam.

Tidak hanya itu, Adam juga menegaskan bahwa terkait berbagai narasi yang berkembang di media sosial adanya pihak tertentu yang mengatakan dan menuduh anggota menerima setoran Iwan Tanjung dibantahnya itu tidak benar.

” Terkait tuduhan itu tidak benar dan hal itu turut menjadi perhatian penyidik. Karna dari hasil pemeriksaan Iwan Tanjung itu telah terbantahkan, Iwan dengan tegas menyatakan tidak pernah melakukan pemberian uang kepada anggota kepolisian sebagaimana isu yang beredar ” ungkap Adam.

Sementara dilain tempat, tersangka Iwan Tanjung ketika ditanyai wartawan mengakui bahwa dirinya benar-benar tidak pernah memberikan setoran apapun kepada anggota seperti yang dituduhkan dan viral oleh pihak tertentu.

” Kalau sama anggota saya memang tak pernah memberi apapun, tapi kalau kepada bapaknya WY itu, ya sering. Bukan hanya duit tapi juga sabu ” akui Iwan Tanjung ketika ditemui dan wawancarai wartawan ketika di Mapolres Inhil.

Kemudian terkait hal ini, Pihak Satnarkoba Polres Inhil masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang terlibat dan alur peredaran narkotika tersebut dan memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kabar Gembira, 2.467 SK PPPK Paruh Waktu Rohil Diserahkan 24 Desember 2025

Tue, 23 Dec 2025 20:04:03 +0700

Bualkan.com,_Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) secara resmi menyerahkan sebanyak 2.467 Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun 2025.

Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, kepada 40 orang perwakilan PPPK Paruh Waktu. Acara berlangsung di Ruang Kerja Bupati Lantai 8 Kantor Bupati Rokan Hilir, Jalan Lintas Pesisir Batu Enam, Bagansiapiapi, Selasa (23/12).

Dalam sambutannya, Bupati H. Bistamam menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang telah menerima SK. Ia menegaskan bahwa momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pengabdian aparatur pemerintah kepada masyarakat dan negara.

Menurut Bupati, penyerahan SK bukan sekadar pemenuhan administrasi kepegawaian. Lebih dari itu, SK merupakan simbol kepercayaan negara sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.

Ia menekankan bahwa PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari aparatur pemerintahan dituntut untuk menjunjung tinggi etika kerja, disiplin, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas.

"Kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat harus dijaga melalui kinerja yang jujur, berorientasi pada pelayanan publik, serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas," ujar Bistamam.

Bupati berharap seluruh PPPK Paruh Waktu dapat menjadi teladan dalam kedisiplinan dan etos kerja. Ia juga mendorong mereka untuk terus mengembangkan kompetensi demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Teruslah mengembangkan kapasitas diri agar mampu berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hilir," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa pengangkatan PPPK merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pengabdian tenaga paruh waktu. Hal ini sekaligus menuntut komitmen moral untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kabupaten Rokan Hilir, Yulisma, S.Sos., M.M, menjelaskan bahwa penyerahan SK dilakukan secara simbolis. Ini karena PPPK Paruh Waktu tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kecamatan.

"PPPK Paruh Waktu ini bertugas di berbagai OPD. Oleh karena itu, secara simbolis kami menghadirkan perwakilan dari seluruh OPD dalam penyerahan SK hari ini," jelas Yulisma.

Ia mengimbau seluruh PPPK Paruh Waktu agar menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Disiplin, soliditas, dan koordinasi disebutnya sebagai kunci kelancaran pelayanan pemerintahan.

Yulisma menambahkan, dari total jumlah PPPK Paruh Waktu yang ditetapkan, terdapat 19 orang yang mengundurkan diri karena tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan.

Di sisi lain, sejumlah PPPK Paruh Waktu yang menerima SK mengungkapkan rasa syukur. M. Rizki, tenaga PPPK Paruh Waktu di BKPADM, mengaku lega karena statusnya kini memiliki kepastian kerja.

Hal senada disampaikan Rahayu Karfitri, PPPK Paruh Waktu di Dinas Kesehatan. Ia merasa bangga karena pengabdiannya selama lima tahun akhirnya mendapat pengakuan resmi dari pemerintah.

Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu ini turut dihadiri Wabub Rokan Hilir, Jhony Charles, Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal, Kepala BKPSDM Yulisma, para Staf Ahli, Asisten, serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohil.