Inhil,_ Wakil Ketua Komisi III DPRD Indragiri Hilir, Edi Haryanto Sindrang mendukung langkah Penjabat Bupati Herman yang berjanji melakukan aksi bersih-bersih APBD 2024. Ia mengkritisi kerap terjadinya defisit anggaran karena lebih besar pasak dari tiang dalam realisasi APBD Inhil beberapa tahun terakhir.
Edi Sindrang menjelaskan, pembahasan APBD Inhil 2024 ini menjadi momentum penting agar defisit anggaran disebabkan pengeluaran yang lebih besar ketimbang pendapatan daerah bisa segera dihentikan.
"APBD Inhil 2024 harus benar-benar pro rakyat. Jangan lagi terjadi defisit anggaran," kata Edi Sindrang, Minggu (26/11/2023).
Politisi Partai Golkar ini siap mendukung pembahasan APBD 2024 berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Harapannya APBD dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam membangun Inhil satu tahun ke depan.
"Kami siap mendukung pemerintah daerah agar rancangan APBD ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Apalagi kebijakan yang dibuat oleh Pj Bupati berkaitan dengan adanya revisi bersih-bersih APBD. Ini sejalan dengan semangat perbaikan Inhil k edepan," ungkap Edi Sindrang.
Ia menjelaskan selama ini pemerintah daerah mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan rencana pembangunan akibat defisitnya anggaran. Proses pembangunan di wilayah Indragiri Hilir pun terkendal.
"Kita bisa lihat beberapa tahun terakhir ini sering terjadi tunda bayar. Sehingga proses pembangunan daerah menjadi terhambat," terang Edi Sindrang.
Ia menilai, defisit keuangan yang dialami pemda lantaran pengeluaran yang lebih besar dibanding pemasukan sehingga tidak terjadi keseimbangan terhadap keuangan daerah.
"Kita tidak bisa menutup mata akan hal itu. Saya beri contoh banyak perangkat desa mengeluhkan gaji mereka sering terlambat dibayar dengan alasan kas daerah lagi kosong. Semestinya untuk ke depan hal seperti ini tidak perlu terulang kembali," tegasnya.
Edi Sindrang juga mengkritisi kegiatan-kegiatan seremonial yang menghabiskan banyak anggaran. Ia meminta agar hal ini dikurangi karena kegiatan seremonial tidak memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.