Tembilahan – Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ardiansyah Julor, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk menyusun peta jalan atau road map perkelapaan sebagai langkah strategis dalam mengatasi berbagai persoalan komoditas kelapa yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Hal tersebut disampaikan Ardiansyah Julor dalam diskusi bertajuk “Konsolidasi Perjuangan Rakyat, Negara Harus Hadir untuk Tata Niaga Kelapa” yang digelar di Kedai Kopi Mahkota, Tembilahan, Jumat (21/8/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Bupati Inhil H. Herman, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, Ketua Ikatan Petani Kelapa Rakyat Kabupaten Inhil Zainudin Acang, serta Ketua Umum HIPMI Inhil Ardiansyah Julor dan dipandu oleh moderator Saipudin Ikhwan.
Menurut Julor, penyusunan road map perkelapaan Inhil dapat menjadi solusi komprehensif untuk menjawab berbagai persoalan kelapa, tidak hanya dari sisi harga jual, tetapi juga mencakup seluruh rantai ekosistem kelapa dari hulu hingga hilir.
“Peta jalan perkelapaan ini penting agar persoalan kelapa dapat ditangani secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Kita tidak boleh hanya berbicara mengenai harga, tetapi harus membangun ekosistem perkelapaan yang menguntungkan petani, pengusaha, maupun pemerintah,” ujar Julor.
Ia menjelaskan, sedikitnya terdapat tiga persoalan utama yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan road map perkelapaan Inhil.
Pertama, persoalan suplai dan permintaan (supply and demand) serta pasar global. Menurutnya, dinamika pasar dunia turut memengaruhi tata niaga dan harga kelapa sehingga diperlukan strategi yang mampu menjaga keberlanjutan komoditas kelapa daerah.
Kedua, persoalan di sektor hulu. Hal ini mencakup validasi dan pembaruan data perkebunan kelapa, penyelamatan kebun kelapa yang mengalami kerusakan, persoalan kebun yang berada dalam kawasan, pengaturan masa panen, hingga penyediaan bibit kelapa unggul.
Ketiga, persoalan di sektor hilir, khususnya terkait hilirisasi dan efisiensi rantai distribusi. Julor menilai pembangunan infrastruktur, termasuk pelabuhan dan jalan produksi, menjadi bagian penting untuk memangkas biaya serta mempercepat arus distribusi hasil perkebunan kelapa.
“Masalah kelapa memang merupakan persoalan nasional. Namun, di tingkat kabupaten kita juga harus memiliki strategi sendiri, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya.
Julor menegaskan, road map perkelapaan Inhil harus disusun secara bersama dengan melibatkan pemerintah, petani, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat responsif terhadap persoalan harga, tetapi mampu menciptakan sistem perkelapaan yang berkelanjutan.
“Yang kita dorong adalah bagaimana Inhil memiliki arah dan strategi yang jelas terhadap komoditas kelapa. Mulai dari kebun, produksi, tata niaga, industri pengolahan, hingga pemasaran. Semua harus masuk dalam satu peta jalan,” ujarnya.
Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkab Inhil dalam merumuskan kebijakan perkelapaan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Dengan adanya road map perkelapaan, lanjut Julor, Indragiri Hilir diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu daerah penghasil kelapa, tetapi juga meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut melalui penguatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis kelapa.
“Tujuan akhirnya adalah membangun ekosistem perkelapaan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga petani sejahtera, dunia usaha berkembang, dan pemerintah mendapatkan manfaat ekonomi bagi daerah,” pungkasnya.
